Second-Home Visa in Indonesia

In October 2022, the Indonesian Government issued a Circular of (Plt.) Director General of Immigration Number IMI-0746.GR.01.01 of 2022 on the Issuance of Second-Home Visa and Limited Stay Permits. Second-Home Visa targets foreigners who would come to Indonesia as travellers, investors, and/or elderly/retirement tourists. The fee for the Second-Home Visa is Rp3,000,000 (three million Rupiah) …

Bagaimana Membedakan Suatu Investasi dengan Penipuan?

Ada pendapat bahwa dengan masih adanya korban penipuan di dunia ini, berarti manusia masih memiliki rasa percaya satu sama lain. Apabila tidak ada lagi korban penipuan di dunia ini, maka tidak ada lagi rasa percaya diantara sesama manusia. Namun sebagai manusia normal, sudah pasti setiap orang tidak mau menjadi korban penipuan. Untuk itu, kita harus …

Kewajiban Pengembang Untuk Mengembalikan Uang Konsumen

Pada saat ingin membatalkan pembelian rumah/apartemen, konsumen sering sekali dihadapkan pada pilihan yang sulit karena kebanyakan konsumen akan kehilangan uangnya yang dipotong oleh pengembang (pelaku pembangunan). Padahal, belum tentu pembatalan pembelian rumah/apartemen tersebut disebabkan oleh kesalahan/kelalaian dari konsumen. Bisa saja permintaan pengembalian uang oleh konsumen tersebut disebabkan oleh lamanya pengembang dalam melakukan pembangunan rumah/apartemen, yang …

The Young Generation Must Aware the Problem of Conflict of Interest

Conflict of interest, although not a crime in and of itself, may tempt people to “trade in influence” and do corrupt acts. An issue lately involving special staffs to President Joko Widodo has given us an example that the problem of conflict of interest also occurs in the young generations. If the “millennials” as a …

Will the Real BANI Please Stand Up – An Update

As has been widely reported before, there had been a split within Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) between the groups often referred to as “BANI Mampang” and “BANI Sovereign”, with each claiming to be the rightful BANI. This split had led to legal uncertainty in Indonesia since 2016. However, the Supreme Court has recently reached …

Corporate Compliance Key to Eradicate Corruption

The Corruption Eradication Commission (KPK) in 2018 started prosecuting a company named Nusa Konstruksi Enjiniring (KNE) for corruption. This is the first time the KPK prosecuted a private corporation, and it indicted KNE with revocation of the corporation’s right to take part in government project bidding. In contrast, the U.S. has prioritized prosecuting corporations for …

Soal Rekontruksi, Ini Kata Kuasa Hukum Ridwan Mukti

KOTA BENGKULU, bengkulunews.co.id – Tim kuasa hukum Gubernur Bengkulu non aktif, Ridwan Mukti, Bayu Perdana dari kantor Maqdir Ismail membantah, jika telah terjadi operasi tangkap tangan (OTT) terkait fee proyek yang menyeret kliennya, pada Selasa 20 Juni 2017. ”Tidak ada yang namanya OTT terhadap klien saya dan OTT bukan dilakukan terhadap klien saya,” kata Bayu, …

Out-of-Court Settlement for Graft Possible

National Police detective chief Comr. Gen. Ari Dono Sukmanto recently sparked controversy by stating that a corruption case might be withdrawn if the suspects could restitute the state losses. Furthermore, the draft amendment of the Criminal Code now being deliberated at the House of Representatives prescribes the same mechanism. Corruption watchdogs like the Corruption Eradication …

Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Ketika mengunjungi Newseum di Washington D.C., sebuah interaktif museum yang mendorong kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat sesuai Amandemen Pertama Amerika Serikat, saya melihat peta wilayah Indonesia diberi warna kuning dalam kategori kebebasan berpendapat, yang artinya kebebasan berpendapat/berkespresi di Indonesia masih terbatas atau setengah-setengah. Negara seperti Jepang dan Amerika diberi warna hijau yang berarti memiliki kebebasan …

Berantas Korupsi KPK Harus Lebih Profesional Jangan Emosional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Praktik-praktik korupsi di tanah air kian hari makin merajalela dan menggurita, apalagi pada tahun ini dan tahun mendatang potensi-potensi tersebut akan muncul seiring pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dan pemilu presiden tahun 2019. Sebagai lembaga pemberantasan anti-rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diharapkan bisa bekerja lebih profesional dan tidak mengedepankan emosional dalam …